PELANTIKAN PEJABAT ESELON DI LINGKUP PEMDA KAB. BELTIM

Bupati Belitung Timur Basuri T Purnama melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon di lingkup kabupaten Belitung Timur.  Pelantikan ini merupakan pelantikan pertama di tahun 2011 dan merupakan pelantikan perdana di masa jabatan pasangan bupati dan wakil bupati Basuri T Purnama - Zarkani Mukri.  Pelantikan ini dilaksanakan di ruang sidang Kantor Bupati, Rabu (26/1/2011).  Pejabat yang dilantik di antaranya :

1. Frans Asisi Simon, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

2. Gunawati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah

3. Kesumajaya, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

4. HM Hadin, Staf ahli Bidang Pembangunan

5. Farizal, Sekretaris Dinas Perhubungan

6. Helly Tjandra, Sekretaris Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

7. Wirahadi Kusuma, Sekretaris Dinas Kesehatan

8. Ahmaditisur, Camat Gantung

9. Zikril, Kasat Pol PP

10.Harmawi, Kepala Kesbangpol

11. Irina Purwaningrum, Direktur RSUD Beltim

INDONESIA SIAP GELAR SAIL WAKATOBI – BELITONG 2011

Untuk menjadikan kelautan dan perikanan di Indonesia sebagai penggerak perekenomian rakyat dan sekaligus sebagai ajang investasi serta promosi budaya dan wisata bahari khususnya di Wakatobi dan Bangka Belitung, Indonesia akan kembali menggelar kegiatan kebaharian nasional tahunan yang diberi nama SAIL WAKATOBI – BELITONG (SWB) 2011. Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad menyatakan, melalui kegiatan bahari bertaraf internasional ini akan berdampak baik bagi pembangunan ekonomi nasional khususnya perekonomian kawasan setempat. Menurut Fadel, penyelenggaraan even kebaharian nasional tahun ini akan mengambil tema “Clean the Ocean for Future Live” yang ditujukan untuk menyikapi terjadinya perubahan iklim yang disebabkan meningkatnya suhu permukaan air laut akibat kegiatan pengelolaan kelautan yang tidak memenuhi standar pengelolaan lingkungan.


Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang juga Sekretaris Panitia Nasional SWB 2011 Syahrin Abdurrahman menyatakan, ada 6 kegiatan utama yang yang terdapat kegiatan SWB 2011. Selain yacht rally dan kegaiatan sosial dalam Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya, kegiatan lainnya adalah seminal nasional dan internasional mengenai pengelolaan sumberdya kelautan dan perikanan, lintas nusantara remaja bahari, ekspo produk kelautan dan perikanan, serta puncak acara yang akan dihadiri oleh Presiden RI. SWB 2011 akan dilaksanakan selama 6 minggu dimulai pada minggu kedua bulan juli hingga minggu keempat bulan Agustus. Lebih lanjut Syahrin menjelaskan, kegiatan yacht rally akan dimulai pada tanggal 23 Juli di Darwin Australia melewati 21 kabupaten/kota di Indonesia sebelum berakhir di Singapura. Sedangkan kegiatan Operasi Bahkti Surya Baskara jaya akan digelar di 6 provinsi yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.


Selain kegiatan utama, juga terdapat kegiatan pendukung lain yang akan dilaksanakan di dua lokasi yakni di Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara serta di Pulau Belitong Provinsi Bangka Belitung. Setelah memecahkan 2 rekor dunia penyelaman dalam pelaksanaan kegiatan Sail Bunaken 2009, diharapkan pemecahan rekor dunia penyelaman juga dapat dilakukan dalam SWB 2011 yaitu pemecahan rekor dunia dalam kategori catur bawah laut. Pada pelaksanaan Sail Bunaken 2009, Indonesia berhasil memecahkan 2 rekor dunia hanya dalam waktu 2 hari. Selain rekor dunia dalam kategori penyelaman terbanyak, rekor lain yang dipecahkan adalah dalam kategori pelaksanaan upacara bendera bawah laut dengan jumlah peserta sebanyak 2.465 penyelam.

Jakarta, 20 Januari 2011
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

 


Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc





Narasumber:

1. Syahrin Abdurrahman
   Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (HP. 081311111123)
2. Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc
   Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP.0811836967)

Perpanjangan dan Registgrasi Ulang SBU TH. 2011

 Kepada Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat Pengadaan yang akan melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi diharapkan mempelajari ketentuan di bawah ini :
Peraturan LPJK No. 15 Tahun 2010
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 16/SE/M/2010

Ketentuan Baru Terkait Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mulai memberlakukan Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan yang ditandatangani oleh Kepala LKPP ini berisi ketentuan-ketentuan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 ini merupakan tindak lanjut dari amanat pasal 126 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pasal 2 disebutkan, tujuan sertifikasi keahlian adalah memastikan bahwa pengelolaan pengadaan barang/ jasa dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional.

Peraturan ini juga membantu sistem pengembangan karir dan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/ jasa. Dalam Bab III, yang berisi tentang Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar, disebutkan bahwa Deputi Bidang PPSDM berwenang menyelenggarakan sertifikasi keahlian tingkat pertama/ dasar. Sedangkan sebagai pelaksana adalah Direktorat Bina Sertifikasi Profesi PPSDM.

Peraturan ini juga berisi keterangan tentang ujian sertifikasi dari tingkat pertama/ dasar reguler, dasar khusus, dan ujian sertifikasi keahlian tingkat pertama / dasar berbasis komputer. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 31 Desember 2010. Guna memudahkan akses dan pelayanan bagi pembaca, peraturan ini bisa diunduh di bawah ini :

Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)

Berikut ini adalah Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan PEPRES 54 Tahun 2010 :

Standar Dokumen Pengadaan (Format PDF)
Standar Dokumen Pengadaan (Format MS.Word)

Tahun 2012, Seluruh Instansi Terapkan LPSE

Direktorat E-Procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Management Training Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Selasa – Jumat (11-14/1/2011). Pelatihan ini merupakan sosialisasi dan upaya LKPP untuk mempersiapkan infrastruktur LPSE di instansi pemerintah, dalam hal ini instansi pemerintah daerah.

Pelatihan yang diikuti oleh peserta dari empat daerah ini dibuka oleh Direktur E-Procurement LKPP, Ikak G. Patriastomo. Dalam sambutannya, Ikak menyampaikan perlunya segera mewujudkan sistem pengumuman lelang secara elektronik untuk seluruh instansi. “Menjadi keinginan kita bersama bahwa ke depan dapat segera terwujud sistem pengumuman lelang yang dilanjutkan dengan pelatihan penyedia,” kata Ikak.

Sekitar 20 orang peserta dalam pelatihan ini adalah pegawai instansi pemerintah daerah seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Selama empat hari ke depan, kata Ikak, pelatihan akan dipandu oleh tim dari LKPP untuk mempersiapkan pembentukan LPSE. Peserta akan menerima materi dan simulasi seputar LPSE, seperti Pengenalan LPSE, simulasi e-procurement pada PPK dan panitia lelang, praktek simulasi dan lainnya.

Ikak berharap, dengan panduan tim LKPP dapat disiapkan alternatif infrastruktur tanpa harus se-advance DKI Jakarta. Pelatihan ini merupakan pelatihan perdana di tahun 2011, sementara peresmian LPSE tahun ini diawali di Provinsi Banten. “Yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah tahun 2012 LPSE harus mulai diterapkan untuk seluruh instansi. Diharapkan apabila ada kesulitan dalam pembentukan LPSE dapat konsultasi dengan provinsi lain maupun LKPP,” terang Ikak.