Komisi
IV DPR RI memberikan apresiasi atas serapan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
berupa tambahan anggaran sebesar Rp. 647,954 miliar dari total pagu KKP
Rp. 4,91 triliun hingga bulan Agustus sudah terserap 36,07 persen dan
ditargetkan pada akhir September mencapai 60 persen. Menteri Kelautan
dan Perikanan, Fadel Muhammad, usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI
hari Selasa (13/9) di Jakarta mengatakan bahwa KKP hingga akhir tahun
2011 penyerapan mencapai 98 persen dari alokasi anggaran tahun 2011
atau sekitar Rp 4,81 triliun.
Komisi
IV DPR RI mendukung peningkatan program pro-rakyat (klaster 4) KKP,
dalam rangka peningkatan kehidupan nelayan. Menurut Fadel, dalam rapat
kerja tersebut Komisi IV DPR RI juga menerima usulan rencana pengajuan
Rancangan APBN KKP tahun 2012 untuk program pembangunan kelautan dan
perikanan yang bersumber dari APBN maupun pinjaman dan hibah luar
negeri. Dalam usulan RAPBN yang akan akan ditindaklanjuti pembahasannya
dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI,
KKP pada tahun 2012 mengajukan penambahan anggaran lebih dari Rp. 3
triliun dibandingkan anggaran tahun 2011 yang hanya sebesar Rp. 4,91
triliun. Pagu anggaran KKP tahun 2012 meningkat 19,5 persen dibanding
dengan alokasi anggaran tahun 2011. Kegiatan KKP yang mendukung secara
langsung prioritas nasional sebesar Rp. 4,51 triliun atau 76,83 persen
dari total pagu anggaran KKP 2012. Anggaran sebesar lebih dari Rp. 8
triliun ini penggunaannya ditujukan untuk Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) seperti
Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) serta Pengembangan Usaha Garam
Rakyat (PUGAR).
Selain
PUMP dan PUGAR, rencana kerja KKP tahun 2012 juga akan difokuskan pada
peningkatan kesejahteraan nelayan seperti penyediaan kapal penangkap
ikan beserta alat bantu penangkapan, fasilitas permodalan, Sertifikasi
Hak Atas Tanah (SEHAT), Gerakan Sejuta Hektar Minapadi (GENTANADI),
asuransi nelayan, dan pembangunan rumah nelayan ramah bencana. Selain
itu peningkatan kesejahteraan nelayan juga akan dilaksanakan melalui
penyediaan sarana sistem rantai dingin, pengelolaan dan pemasaran hasil
perikanan, penyediaan induk unggul, serta pembinaan Usaha Menengah Kecil
(UMK) Perikanan.
Jakarta, 13 September 2011
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc
Narasumber :
Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP. 0811836967)
--
Komunikasi Publik
Pusat Data Statistik dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari I lantai 3A
JL. Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 ext. 7440
Fax. (021) 3524856